Judul. Peraturan Perundang-undangan. Frasa "pihak lain" dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 b. Penetapan Presiden No. Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. 52) Judul. 3674, LL SETNEG : 12 HLM. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri dan TAP MPR No. 1. ANALISIS DAN EVALUASI ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM MENGENAI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI. undang-undang ini adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan. Sejarah. Undang-undang (UU) NO. File: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) (Lembaran Negara f. 5, LN. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. 5 Tahun 1997 Psikotropika MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Judul.id / pih. Ordonansi Perlindungan Binatang-binatang Liar (Dierenbeschermingsordonnantie 1931 Staatsblad 1931 Nummer 134); 3. 17, Tahun 1950), Sebagai Undang-Undang Federal UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ; UU No.com. Undang-undang (UU) NO. Adapun Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan Pengarang Utama. Mar 10, 1997 · Psikotropika - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. 16, LN. Berlaku: 10 Maret 1997. SUBJEK : NARKOTIKA -. Tipe Dokumen. Peraturan Perundang-undangan. 5 Tahun 1997 Psikotropika MATERI POKOK PERATURAN Abstrak.10) tentang Penetapan Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959 sebagai Garis-garis besar daripada haluan Negara, dan Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1960; d. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Judul. 1. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2009. AD Premier 9th floor, Jl. Undang-undang (UU) NO. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. TB Simatupang No. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, dipandang perlu membentuk Undang-undang tentang Statistik yang baru; Mengingat : Pasal 5 Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. kitab suci atau simbol keagamaan. Jan 12, 2021 · Sistematika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)BAB II Ruang Lingkup dan Tujuan (Pasal 2 - Pasal 4)BAB III Produksi (Pasal 5 – Pasal 7)BAB IV Peredaran (Pasal 8 – Pasal 15)BAB V Ekspor dan Impor (Pasal 16 – Pasal 28)BAB VI Label dan Iklan (Pasal 29 – Pasal…. 1. Perjalanan Panjang Perubahan UU No.5 Tahun 1990. Perluasan Jenis dan Golongan Sebagaimana yang kita ketahui, pada undang-undang mengenai narkoba sebelum UU No 35 tahun 2009 ini disahkan, Negara kita mengacu pada UU No 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan UU No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. UU No. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 1997/ No. Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang Undang-undang (UU) NO. 5 Tahun 1997 Psikotropika MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik 1997. Tipe Dokumen. 3671, LL SETNEG : 26 HLM.

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan prilaku. UU No. 3783, LL SETNEG : 4 HLM.23 Artinya Undang-Undang yang bersangkutan itu sendiri menentukan aturan-aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik. Ditetapkan: 10 Maret 1997. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368); 4. 23 Tahun 1997 Tentang : Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 23 TAHUN 1997 (23/1997) Tanggal : 19 SEPTEMBER 1997 (JAKARTA) Sumber : LN 1997/68; TLN NO. Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria MATERI Undang-undang (UU) NO. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 5. Tahun. Pasal 62. METADATA PERATURAN.5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. AD Premier 9th floor, Jl. 1996/, LL SETNEG : 9 HLM. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Microsoft Word - UU No. Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. 2023. 1997/ No. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 1990. 39, TLN NO.3699 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Judul. Akan tetapi, Lampiran UU 5/1997 Judul. dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain; Pasal 1.5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta Pasal 1. UU No. 2. 2. 8, LN. UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA. 2. Judul. Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan: Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain; Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya Perdagangan Berjangka Komoditi. 1998. Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Mayjend Soetoyo No.. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung a. Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Penggolongan diatas berdasarkan peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Kesehatan No. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Undang-undang tentang Psikotropika; Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); 1. Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 4. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer♣ Oleh Junaidi Simun Peneliti IMPARSIAL, the Indonesian Human Rights Monitor A. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Psikotropika hanya dapat diproduksi oleh industri farmasi yang telah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. 3683, LL SETNEG : 20 HLM. 22, LN. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; 2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 164, TLN NO. TB Simatupang No. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan.

Judul. Psikotropika hanya dapat diproduksi oleh industri farmasi yang telah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika merupakan salah satu dari begitu banyaknya perundangan pidana khusus yang tersebar di luar KUHP. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini maka: 1. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, f. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik pada saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, tuntutan masyarakat, dan kebutuhan pembangunan nasional; d. Gedung JDIHN.Undang-undang (UU) No. KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA. METADATA PERATURAN.5 tahun 1997 adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoatif melalui pangaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada 1997. 2. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Jun 3, 2022 · Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. 6 Tahun 1950 tentang Menetapkan "Undang-Undang Darurat Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Tentara" (Undang-Undang Darurat Nr. 1 tahun 1960 (Lembaran Negara 1960 No. 8, LN. 67, TLN NO. 67, TLN NO. 18, TLN NO. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997. 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Mencabut : UU No.5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.go. Mengingat : 1. UU No. Undang-undang (UU) NO.4 tahun 2021. 5 Tahun 1950 tentang Menetapkan “Undang-Undang Darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan Feb 6, 2013 · Intisari : Berdasarkan ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“UU 35/2009”) tersebut, dapat diketahui bahwa UU 35/2009 mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dan tidak mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (“UU 5/1997”). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pasal 5 jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344); 6. 8, LN. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. AD Premier 9th floor, Jl. Undang-undang (UU) tentang Narkotika Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara adalah Pasal 20 dan Pasal 21 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. AD Premier 9th floor, Jl. 10, Cililitan-Jakarta Timur (021) 8091908 pih@jdihn. Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Sembunyikan. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika [Cek status: Berlaku / Tidak Berlaku] UU 16 tahun 1997 tentang Statistik juga mengatakan bahwa Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. Undang-undang Bidang. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 Tentang Menetapkan "uu Drt Tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan" Sebagai Undang-undang Federal Penetapan Presiden Nomor 22 Tahun 1965 Tentang Perobahan Beberapa Pasal dalam Undang-undang No. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang-perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan 1997. TB Simatupang No. Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini maka: 1. 10, TLN NO. Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan Dokumen Perusahaan - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698); dan b. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya. 5 Tahun 1950 (lembaran-negara Tahun 1950 No.

Judul. 20 Undang-Undang Dasar; Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Mengingat : 1. Judul. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Download Undang-undang (UU) No. Undang-Undang No. Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Badan Pembinaan Hukum Nasional Jl. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 9. Dasar Hukum. NOMOR 5 TAHUN 1990. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. UNDANG-UNDANG: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 5: Tahun: 1997: Tentang: PSIKOTROPIKA: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 11 Maret 1997: Pejabat yang Menetapkan: SOEHARTO: Status: Berlaku Undang-Undang: Nomor: 5: Tahun: 1997: Tentang: Psikotropika: Tanggal Penetapan: 11 Maret 1997: Pejabat yang Menetapkan: SOEHARTO: Tahun Pengundangan: 1997: Nomor Pengundangan: 10: Nomor Tambahan: 3671: Tanggal Pengundangan: 11 Maret 1997: Pejabat Pengundangan: MOERDIONO: Status: Berlaku: Hubungan Antar Peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Polri, rencana perubahan terhadap UU No.5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta Perdagangan Berjangka Komoditi. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tipe Dokumen. Jump to navigation Jump to search Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan 1997. Peraturan Konsolidasi. 1997/ No. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316); 5. Dalam UU ini diatur mengenai pengaturan pengadilan Anak sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Download. Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman; UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 1. Judul. 3698, LL SETNEG : 58 HLM. 16, LN. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain; 2. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Undang-undang tentang Psikotropika; Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); See full list on id. Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II Microsoft Word - UU0231997. Undang-undang (UU) tentang Dokumen Perusahaan 1. f. 1997. 1998/ No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ; UU No.pdf. 1997/ No. Undang-undang (UU) tentang Psikotropika Bidang. Undang-undang Judul. 1997/ No. Undang-undang (UU) NO. Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan 1997.5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta Pasal 1. Judul. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 (UU/1997/8) (1997) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 5. 1997/ No. METADATA PERATURAN. 6 Tahun 1950 tentang Menetapkan "Undang-Undang Darurat Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Tentara" (Undang-Undang Darurat Nr. JDIH Badan Pembinaan Hukum Nasional. 3683, LL SETNEG : 20 HLM. TB Simatupang No. 5, LN. Peraturan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a.

22, LN. 1997/ No. Undang-undang (UU) NO. 17, Tahun 1950), Sebagai Undang-Undang Federal UU No. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 Tentang Menetapkan "uu Drt Tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan" Sebagai Undang-undang Federal Penetapan Presiden Nomor 22 Tahun 1965 Tentang Perobahan Beberapa Pasal dalam Undang-undang No. Ordonansi Perburuan (Jachtordonnantie 1931 Staatsblad 1931 Nummer 133); 2. Adapun Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan Mar 23, 1997 · Dokumen Perusahaan - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997. Judul. Psikotropika, sesuai dengan Undang-Undang No. TB Simatupang No. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. 3674, LL SETNEG : 12 HLM. Judul. Psikotropika.pusdok@gmail. Judul. Perluasan Jenis dan Golongan Sebagaimana yang kita ketahui, pada undang-undang mengenai narkoba sebelum UU No 35 tahun 2009 ini disahkan, Negara kita mengacu pada UU No 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan UU No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. 18, TLN NO. Dengan berlakunya Undang-Undang ini: a. From Wikimedia Commons, the free media repository. 3698, LL SETNEG : 58 HLM. 5 Tahun 1950 tentang Menetapkan “Undang-Undang Darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan Intisari : Berdasarkan ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“UU 35/2009”) tersebut, dapat diketahui bahwa UU 35/2009 mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dan tidak mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (“UU 5/1997”). Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. 104, TLN No. 31 Tahun 1997 tentang KUHP, kecuali jika Undang-Undang menentukan lain. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan Mar 23, 1997 · Dokumen Perusahaan - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961, beserta Protokol mengubahnya (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3085); 3. Undang-undang (UU) NO. Ordonansi Perlindungan Binatang-binatang Liar (Dierenbeschermingsordonnantie 1931 Staatsblad 1931 Nummer 134); 3. Perubahan yang Tertunda (1999-2004) Jauh hari sebelum disahkannya TAP MPR No. Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain; 2. 3674, LL SETNEG : 12 HLM. Undang-undang (UU) NO. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 (UU/1997/8) (1997) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. makhluk. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara adalah Pasal 20 dan Pasal 21 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. 5 Tahun 1950 (lembaran-negara Tahun 1950 No. 5, LN. 5, LN. Akan tetapi, Lampiran UU 5/1997 DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang Undang No. ANALISIS DAN EVALUASI ANALISIS DAN EVALUASI UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI. 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi Judul. 3. Undang-undang (UU) tentang Statistik Judul.org Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); 3. UU No. c. 2023. Sistematika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)BAB II Ruang Lingkup dan Tujuan (Pasal 2 - Pasal 4)BAB III Produksi (Pasal 5 – Pasal 7)BAB IV Peredaran (Pasal 8 – Pasal 15)BAB V Ekspor dan Impor (Pasal 16 – Pasal 28)BAB VI Label dan Iklan (Pasal 29 – Pasal…. hidup, termasuk. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1.